Categories Nasional

Komisi Yudisial Periksa Majelis Hakim Kasus Tom Lembong

Jakarta:Komisi Yudisial (KY) telah memeriksa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Majelis hakim yang terdiri atas tiga orang itu diperiksa pada Selasa, 28 Oktober 2025.

“KY sudah memeriksa tiga orang hakim kasus Tom Lembong. Karena ini sidang etik maka hasil pemeriksaan tidak boleh disampaikan ke publik,” ucap anggota KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dilansir dari Antara, Senin, 3 November 2025.

Hasil pemeriksaan tersebut, tutur dia, akan dibawa ke sidang pleno. Para pimpinan KY, dalam sidang pleno dimaksud, akan menelaah hasil pemeriksaan ketiga hakim yang bersangkutan.

“Ditentukan apakah terbukti atau tidak adanya pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim),” kata Mukti.

KY menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH terhadap majelis hakim yang menjatuhkan pidana empat tahun dan enam bulan penjara kepada Tom Lembong. Laporan disampaikan kuasa hukum Tom di Gedung KY, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menyatakan Tom Lembong terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada 2015–2016.

Written By

More From Author

You May Also Like

Polda Metro Jaya: Korban Ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara Capai 54 Orang

Polda Metro Jaya: Korban Ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara Capai 54 Orang

Jakarta: Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memastikan, total 54 korban ledakan di SMAN…

Petani Milenial Didorong Perkuat Hilirisasi dan Inovasi Pertanian

Petani Milenial Didorong Perkuat Hilirisasi dan Inovasi Pertanian

Banjar – Ratusan petani muda dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari berbagai…

UU Baru Sahkan Haji Furoda Mandiri, Ini Syarat dan Ketentuannya

UU Baru Sahkan Haji Furoda Mandiri, Ini Syarat dan Ketentuannya

Jakarta: Revisi ketiga atas Undang-Undang tentang haji dan umrah yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2025…