Morowali, Sulawesi Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Dalam operasi tersebut, tim berhasil mengamankan lahan seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan nikel ilegal di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir.
Dukungan Pemerintah terhadap Penegakan Hukum dan Pelestarian Alam
Kunjungan para pejabat tinggi negara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga kelestarian sumber daya alam nasional.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.
“Negara harus hadir menertibkan semua sumber daya alam di wilayah nasional kita. Infrastruktur di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata aparat seperti imigrasi, bea cukai, dan pejabat keamanan untuk mencegah pelanggaran seperti masa lalu,” ujar Menhan, Selasa (4/11/2025).
Tegakkan Hukum, Dorong Kegiatan Legal
Menhan Sjafrie menambahkan bahwa pemerintah akan menindak tegas aktivitas tambang ilegal, namun tetap mendukung kegiatan ekonomi yang sah dan produktif.
“Yang legal kita dorong untuk terus berproduksi, sedangkan yang ilegal akan ditindak sesuai hukum. Kepentingan nasional harus kita selamatkan,” tegasnya.
Langkah Preventif dan Pengawasan Terpadu
Menurut Menhan, kegiatan penertiban ini juga menjadi upaya preventif untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.
“Secara nasional, kita akan melakukan penyekatan dari wilayah perairan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelundupan,” ujarnya.
Peran TNI dalam Penertiban Tambang Ilegal
Dalam pelaksanaan Satgas PKH, TNI berperan aktif menjaga keamanan sumber daya alam. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, bertugas melakukan pengawasan strategis dan koordinasi lintas instansi.
Sementara itu, Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon, sebagai Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH, memastikan jalannya operasi berjalan sesuai prosedur, efektif, dan tepat sasaran. dikutip rri.co.id
