Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penerapan mandatori bioetanol 10% (E10) yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027.
“Pasti ada insentif. Bisa ada tax holiday, kemudian pasarnya ada,” ujar Bahlil seusai menghadiri Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Bahlil mengungkapkan adanya minat dari investor Brasil untuk menanamkan modal di sektor etanol Indonesia. Namun, pembahasan tersebut masih dalam tahap awal setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara.
“Semalam pas tanda tangan, kami diskusi. Ada kemungkinan besar investor dari Brasil akan masuk,” kata Bahlil Lahadalia.
Ia menambahkan, untuk mengimplementasikan E10 pada 2027, Indonesia membutuhkan sekitar 1,4 juta kiloliter (kl) etanol per tahun. Pemerintah berupaya agar seluruh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri tanpa perlu mengimpor.
Bahlil menekankan pentingnya pembangunan pabrik etanol berbasis bahan baku lokal seperti singkong, jagung, dan tebu yang dinilai mampu membuka lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan pabrik etanol bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat pertanian. Prosesnya memang butuh mekanisasi dan teknologi agar ekonomi daerah ikut tumbuh,” jelasnya.
Salah satu lokasi potensial adalah Merauke, Papua Selatan, yang diproyeksikan menjadi sentra produksi etanol berbasis tebu. Sementara itu, lokasi pabrik berbahan singkong masih dalam tahap pemetaan.
“Kami rencana kebutuhan etanol dipenuhi dari dalam negeri,” tegas Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan mandatori campuran etanol 10% dalam bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM, sekaligus memperkuat transisi menuju energi hijau.
Menanggapi rencana tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan kesiapan perusahaan untuk menjalankan program E10 secara nasional.
“Pertamina siap mendukung program pemerintah untuk menjamin ketahanan energi nasional,” kata Simon.
Dengan pemberian insentif investasi dan dukungan kebijakan energi hijau, pemerintah berharap pembangunan pabrik etanol dapat memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, serta menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi berbasis sumber daya terbarukan.
